SURABAYA, HNN – Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil mengungkap sejumlah persoalan mendasar dalam sistem anti-doping Indonesia, mulai dari ketimpangan penerapan sanksi, lemahnya perlindungan hukum atlet, hingga keterbatasan infrastruktur pengujian. Temuan tersebut dituangkan dalam disertasi doktornya berjudul "Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia", yang diuji secara terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (16/11/2026).
Dalam penelitiannya, Nabil menawarkan model Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD), yakni kebijakan anti-doping yang terintegrasi, proporsional, dan menjamin hak atlet tanpa mengabaikan integritas olahraga.
Baca Juga: Jatim Raih Perak PON Pantai 2026, Kini Bidik Emas dari Sektor Putri
Salah satu sorotannya adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yang memungkinkan atlet dijatuhi sanksi ketika ditemukan zat terlarang dalam tubuhnya, meskipun tidak mengetahui kandungan zat tersebut.
Menurut Nabil, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, fakta perkara, dan bukti yang tersedia. Terlebih, hukuman doping yang umumnya berkisar dua hingga empat tahun dapat mengancam karier, prestasi, hingga masa depan atlet.
Nabil juga menyoroti belum optimalnya sinkronisasi daftar zat terlarang dengan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya, obat maupun suplemen yang memiliki izin edar belum tentu aman dikonsumsi atlet berdasarkan ketentuan anti-doping.
Baca Juga: Bungkam Tuan Rumah DKI Jakarta, Voli Pantai 4x4 Putra Jatim Tembus Semifinal PON Pantai 2026
Persoalan lainnya meliputi keterbatasan anggaran, edukasi, pendampingan hukum, serta belum tersedianya laboratorium pengujian doping di Indonesia yang terakreditasi World Anti-Doping Agency (WADA).
Melalui model IPAD, Nabil merekomendasikan penguatan independensi Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), harmonisasi regulasi nasional dengan World Anti-Doping Code, peningkatan edukasi, serta pendampingan hukum dan psikologis bagi atlet.
Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi, pemulihan nama baik bagi atlet yang tidak terbukti melanggar, serta kesempatan kembali berkarier setelah menjalani sanksi sesuai ketentuan.
Baca Juga: Dua Laga, Dua Kemenangan! Voli Pantai Jatim Tebar Ancaman di PON Pantai 2026
Reformasi anti-doping, menurut Nabil, harus mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan penegakan aturan dan perlindungan hak atlet.
Dengan demikian, pemberantasan doping tidak hanya menjamin olahraga yang bersih dan berintegritas, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap masa depan atlet Indonesia. (d43n9)
Editor : D1N